Advertisement
Menteri Teten Sebut Pengangguran Semakin Tinggi Jika UMKM Tak Dilindungi

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki menyebut angka pengangguran akan semakin tinggi jika usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak diberikan perlindungan. Penyataan itu disampaikan merespons potensi masuknya investasi aplikasi lokapasar asing yang membawa langsung produk mereka masuk ke Indonesia.
Teten mengatakan platform digital komersial saat ini terus mengalami perkembangan. Salah satu yang diantisipasi terkait potensi masuknya platform asing yang membawa produk afiliasinya secara langsung ke Indonesia. Kondisi ini jika terjadi akan sangat membahayakan UMKM.
Advertisement
"Karena UMKM pasti tidak bisa bersaing, selain itu banyak pekerjaan yang akan tergerus. Tetapi ini kebijakan investasi dan wajar semua negara melindungi kepentingan ekonomi terutama UMKM," katanya kepada wartawan usai Seminar Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Aisyiyah di Kampus UAD, Selasa (10/9/2024).
BACA JUGA : Kembangkan Koperasi & UKM DIY, Gusti Putri Peroleh Penghargaan
Ia sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Investasi, Kemenkominfo dan Kementerian Perdagangan dalam merespons masuknya lokapasar asing ini. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan kepada UMKM. Karena masuknya produk dari luar negeri lewat platform lokapasar jelas berpotensi menjadikan produk UMKM tidak laku karena kalah bersaing harga.
"Karena produk dari luar itu sangat murah dengan platform baru yang memang bisa dari pabrikan langsung Padahal saat ini lapangan kerja yang disediakan UMKM itu nyaris 97 persen. Coba bayangkan kalaum UMKM kalah bersaing, ketika negara tidak melindungi. Pengangguran akan semakin tinggi, kalau ini terjadi kita gagal menjadi negara maju di 2030," ucapnya.
Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan PP Aisyiyah Utik Bidayati menambahkan dalam seminar itu juga dilakukan penandatangan kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan perlindungan terhadap UMKM. Pemerintah Indonesia telah memainkan peran penting dengan menyediakan program dukungan dan insentif untuk memperkuat UMKM.
Akan tetapi peran UMKM tersebut belum cukup memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi. Hal ini mengingat UMKM masih didominasi oleh usaha mikro bahakan ultra mikro yang beroperasi secara informal dengan produktivitas usaha yang rendah.
BACA JUGA : Diresmikan September, Tarif Tol Jogja-Solo Ruas Kartasura-Klaten Dibanderol Rp40.000
"Partisipasi dan kontribusi UMKM pada pasar yang lebih luas, seperti ekspor, juga masih rendah. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk memetakan faktor yang mempengaruhi kesenjangan produktivitas UMKM dan kontribusinya pada pasar karena rendahnya tingkat daya saing UMKM di Indonesia. Kemampuan ekspor UMKM masih terbatas, hanya 15,65 persen dari total ekspor," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Menteri Amran: Pemerintah Siapkan Operasi Pasar Besar-Besaran
- KPK Buka Peluang Panggil 4 Mantan Stafsus Nadiem Makarim
- Mantan Wali Kota Semarang, Mbak Ita Dituntut 6 Tahun Penjara
- Polisi Tangkap 11 WNA China yang Gunakan Sebuah Rumah di Cilandak Tempat Penyamaran Polisi Wuhan
- Pemerintah Siapkan Kurikulum Digital untuk Sekolah Rakyat
Advertisement

Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo Hari Ini, Kamis 31 Juli 2025
Advertisement

Wujudkan Pariwisata Berbasis Budaya, InJourney dan Kementerian Kebudayaan Sinergi Melakukan Pengelolaan Kompleks Candi Borobudur
Advertisement
Berita Populer
- Jangan Salah Pilih, Inilah 5 Aplikasi Kripto yang Terdaftar di OJK
- Lengkap! Ini Penjelasan RSCM Terkait Hasil Autopsi Jenazah Diplomat Muda Asal Jogja
- Polisi Sebut Tidak Ada Sidik Jari dan DNA Orang Lain di Kamar Diplomat Muda Asal Jogja
- Partai Sayap Kanan Ekstrem Kian Populer di Jepang
- Jadi Korban Penipuan Penyedia MBG, Puluhan Orang Melapor ke Polisi
- Bertemu Ahmad Luthfi, Duta Besar Inggris Jajaki Investasi Pengolahan Sampah hingga Keamanan Siber
- Saksikan Penandatanganan MoU di Lampung, Menteri Nusron Ajak Tokoh Agama Kawal Sertifikasi Tanah Wakaf
Advertisement
Advertisement